Basic Awal Berbagai Agama
Kita tahu bahwa seluruh konsep Yudaisme didasarkan pada theologi Perjanjian Lama, dimana Allah mendirikan sebuah negara yang diriNya sendiri sebagai kepala negera tersebut. Masyarakat mereka bukan masyarakat Civil Society melainkan Sacral-Society.

Ketika Sang Mesias (Almasih) datang untuk menggenapi seluruh rangkaian ibadah simbolik dan tujuan pembentukan Sacral-Society, serta segera akan membangun Kerajaan Damai yang meliputi seluruh bumi, ternyata tidak diterima oleh bangsa Yahudi. Akhirnya pembangunan kerajaan yang pernah dijanjikan kepada Daud (II Sam. 7:16) ditunda (Kis.1:6-7).
Selanjutnya Tuhan memakai kumpulan muridNya, yang disebut ekklesia (jemaat/gereja) untuk memberitakan kebenaran rohani tentang keselamatan serta kehidupan yang dikehendakiNya. Yesus Kristus bahkan menyebut jemaat sebagai tubuhNya, dan tentu tidak akan menginginkan tubuhNya dikuasai oleh kuasa apapun bahkan kuasa alam maut sekalipun (Mat.16:18).

Sedangkan Agama Islam muncul oleh Muhammad yang diterima sebagai nabi sekaligus kepala negara. Oleh sebab itu sangat sulit untuk mengajak teman-teman Muslim untuk memisahkan antara agama dan negara karena dari mulainya pemimpin agama sama dengan pemimpin negara.

Hinduisme adalah kepercayaan yang sangat kuno. Jika ditelusuri awalnya, memang ada keterpisahan antara agama dan negara, namun sering kali pemimpin negara yang beragama Hindu tidak dapat memisahkan keduanya.

Budhisme muncul dari Sidaharta Gautama yang adalah seorang pangeran. Walaupun awalnya ia tidak menggabungkan agamanya dengan pemerintahan, namun sama seperti Hinduisme, pemimpin negara yang beragama Budhis sering tidak sanggup memisahkan kehidupan agama dan negara karena memang tidak ada ayat atau konsep yang memisahkan antara agama dan negara dalam kitab suci mereka.

Praktek Bernegara Berbagai Umat Agama
Kita tahu kondisi di Israel sekarang, dimana mereka tetap mempertahankan Sacral-Society Perjanjian Lama, dimana warga agama non-Yudaisme adalah Second Class Citizen. Tentu sulit untuk dikritik apalagi dibenarkan karena konsep dasar mereka adalah penyatuan agama Yudaisme dengan negara.

Demikian juga dengan kondisi di Arab Saudi. Bahkan lebih keras dari di Israel, umat agama lain bukan hanya Second Class Citizen bahkan tidak boleh eksis sama sekali. Mereka jelas-jelas bukan Civil-Society, mereka jelas-jelas Sacral-society, Arab Saudi terang-terangan menyebut negaranya sebagai negara Islam, demikian juga Israel menyebut dirinya negara Yahudi.

India sekalipun mayoritas Hindu tetapi masih lebih toleran sekalipun banyak kali tindakan mayoritas Hindu di sana sangat buruk terhadap umat agama lain. Ketika mereka terpojok dalam berargumentasi, banyak kali mereka tergoda memakai kekerasan untuk membungkam argumentasi lawan.

Negara-negara dengan mayoritas masyarakat beragama Budha, seperti Thailand, Jepang, Korsel, jauh lebih terkendali. Tidak terlihat penerapan konsep Sacral-Society dalam masyarakat mereka.

Lalu bagaimana dengan kekristenan? Gereja Roma Katolik, di Amerika Latin dimana mereka mayoritas, tercatat banyak melakukan kekerasan terhadap kelompok iman lain. Negara-negara Eropa agak bervariasi. Di masa lalu, Gereja Katolik dan Protestan sangat tidak bersahabat dengan kelompok iman lain.

Contoh sempurna pemisahan antara agama dan negara ialah Amerika Serikat (AS). Mungkin karena pendiri negara itu adalah kelompok iman Baptis, kelompok yang sangat mengerti tentang prinsip pemisahan antara agama dan negara, yang merdeka pada tahun 1776. Sebenarnya, kondisi toleransi di Eropa adalah hasil pengaruh AS.

Di AS tidak ada Departemen Agama karena negara tidak mengurusi agama, dan di sekolah yang dikelola negara tidak ada pelajaran agama. Semua bentuk kepercayaan dihormati, dan negara hanya mengurus urusan manusia. Banyak sekali muncul agama yang aneh-aneh, atau boleh disebut kekristenan yang aneh-aneh seperti Davidian dll. Pemerintah turun tangan biasanya kalau terjadi tindakan kriminal. Terakhir pemimpin gereja Mormon ditangkap, tentu bukan karena dia pemimpin gereja Mormon tetapi karena dia menikahkan anak umur 14 tahun dengan kakek-kakek. Amerika Serikat adalah negara pertama di muka bumi yang menerapkan Civil-Society yang sesungguh-sungguhnya.

Bagaimana Dengan Republik Indonesia?
Dari sejarah terbentuknya Republik Indonesia, yang akhirnya disetujui Panca Sila dengan komposisi seperti yang kita miliki sekarang, sebenarnya Bapak-bapak bangsa Indonesia dari awal sudah menghendaki sebuah negara yang sungguh-sungguh Civil-Society.

Tetapi karena mayoritas masyarakat adalah Muslim dan orang Kristen yang ada tidak mengerti theologi dengan benar, maka Republik Indonesia menjadi belang-belang antara Sacral-Society dengan Civil-Society. Terlebih setelah dikangkangi oleh Soeharto lebih 30 tahun, yang dengan lihai memanfaatkan sentimen agama untuk tetap berkuasa, maka harapan Bapak-bapak pendiri Republik ini tidak tercapai.

Di dalam tubuh Islam terdapat banyak kelompok dengan variasi pengertian yang berbeda. Bapak Abdurahman Wahid adalah yang paling faham tentang Civil-Society dan belum tentu anggota NU-nya memiliki pemahaman seperti beliau. Sebagian Muslim bahkan terang-terangan berhasrat mendirikan Sacral-Society dan tercatat dalam sejarah telah terjadi beberapa pemberontakan menuju arah itu.

Soeharto tentu sangat berkepentingan dengan adanya Departemen Agama karena dapat dipakai untuk mengendalikan agama. Melalui Departemen Agama ia dapat mengendalikan semua agama sekalipun seperti menunggangi harimau. Ia memakai Depertemen Agama, khususnya Dirjen Bimas Kristen untuk mengendalikan semua denominasi kekristenan yang ada di Indonesia.

Orang Kristen di Indonesia merasa kasihan pada orang Kristen “bawah tanah” di China padahal di Indonesia keadaannya hampir sama, kalau gereja disuruh mendaftar lengkap dengan sanksinya. Pemerintah China berkata bahwa mereka memberi kebebasan, cuma harus terdaftar, tentu maksudnya terkendali, sementara itu orang Kristen tidak suka dikendalikan. Dari situ muncullah gereja-gereja “bawah tanah” yang dikejar-kejar.

Dengan hadirnya Departemen Agama, sudah pasti pemerintah tidak dapat bersikap tidak mencampuri urusan agama. Dan sejak pemerintah ikut campur tangan urusan agama, sudah pasti juga tidak mungkin bisa adil. Sekali ikut campur tangan, keberpihakan sudah pasti tidak akan terhindarkan. Dan sekali terjadi keberpihakan, maka tidak terhindarkan terciptanya first and second class citizen dalam bernegara. Dan, efek dominonya pasti yang merasa di-second-kan akan berkurang nasionalismenya.

Penulis pernah mendengar celetukan seseorang, “jangankan mendapatkan bantuan dana untuk membangun gedung gereja seperti mereka membangun mesjid serta Islamic Center di setiap kota, yang sudah berdiri saja mau dirubuhkan.” Biasanya diskusi berhenti karena orang Kristen segera faham dan menerima dengan tidak berdaya bahwa mereka adalah second class citizen di negara Republik Indonesia.

Bapak Abdurahman Wahid adalah satu-satunya tokoh yang penulis tahu sangat mengerti tentang makna Civil-Society yang sesungguhnya. Mudah-mudahan makin hari akan makin banyak, sehingga ada tokoh yang menyerukan penutupan Departemen Agama. Biarlah masing-masing agama mengurus dirinya sendiri, membangun fasilitasnya sendiri dengan tidak memakai uang negara.

Sikap Alkitabiah Orang Kristen
Bolehkah orang Kristen bertanya, sesungguhnya Bimas Kristen itu diadakan untuk membantu orang Kristen atau sebagai alat pemerintah untuk mengendalikan atau menekan orang Kristen? Bukankah orang Kristen adalah yang paling faham tentang keterpisahan antara agama dan negara? Bukankah kita tidak perlu ikut-ikutan umat agama lain yang tidak mengerti tentang Civil-Society yang sesungguhnya?

Jauhlah kiranya bagi orang Kristen untuk bersikap sebagai alat pemerintah untuk menekan saudara seimannya. Bahkan Rasul Paulus menegaskan bahwa urusan sesama orang Kristen tidak pantas dibawa kepada pengadilan duniawi (I Kor.6:1-3).

Mengapa di dalam kekristenan tiap-tiap gereja harus didaftar? Adakah aturan atau undang-undang yang mengharuskan gereja didaftar? Adakah tiap-tiap mesjid yang didirikan didaftar, dan adakah tiap-tiap Vihara didirikan didaftar? Mengapakah sejumlah orang berkumpul bernyanyi dan belajar Alkitab perlu didaftar? Apakah memang ada undang-undangnya atau sekedar menakut-nakuti orang Kristen? Bisakah masalah pendaftaran gereja ini dipakai oleh oknum aparat Depag untuk menakut-nakuti penginjil di pedalaman?

Bukankah kekristenan itu satu dan sudah dinyatakan sah oleh pemerintahan Republik Indonesia sejak hari pertama kemerdekaaan? Bukankah kalau di dalam kekristenan sendiri terdapat banyak denominasi karena perbedaan penafsiran, itu adalah urusan rumah tangga kekristenan sendiri? Seharusnya demikianlah yang difahami oleh Bimas Kristen Depag.

Memang pada zaman Soeharto ia memakai Depag untuk “mengendalikan” agama, termasuk kekristenan. Hampir setiap PEMILU pemimpin gereja-gereja digiring untuk memilihnya. Soeharto tidak menghendaki ada organisasi keagamaan yang tidak di bawah kendalinya. Soeharto tahu bahwa banyak organisasi agama yang bisa double function yaitu sebagai organisasi agama sekaligus organisasi politik. Oleh sebab itu pada zaman kekuasaannya ia memakai Depag untuk mengendalikan organisasi agama termasuk mengendalikan gereja melalui Bimas Kristen?

Kini kita di zaman reformasi, di zaman pemerintah yang mendengung-dengungkan Indonesia yang menuju Masyarakat Madani. Baiklah orang Kristen yang paling faham tentang Civil-Society yang dalam program ini memimpin di depan. Baiklah orang Kristen memberi contoh bahwa yang disebut Civil-Society itu adalah masyarakat yang ada keterpisahan antara urusan negara dan agamanya. Untuk itu Bimas Kristen Depag perlu memberi contoh untuk sama sekali tidak mencampuri urusan gereja kecuali saat diminta bimbingannya.

Mengenai Akreditasi pendidikan theologi, bolehkah Depag mencampuri urusan pengajaran dari STT yang didirikan oleh gereja-gereja? Kita tahu persis bahwa tiap-tiap denominasi memiliki tafsirannya masing-masing. Jika Bimas Kristen mau menolong dengan memberikan akreditasi, seharusnya hanya dalam aspek fasilitas yang dinilai, misalnya luas gedungnya, ruang kelasnya, perpustakaannya dan hal-hal yang non-pengajaran. Tetapi jika syaratnya adalah harus memiliki staf pengajar lulusan dari STT yang diakui Bimas Kristen Depag, maka itu sudah termasuk mencampuri urusan pengajaran. Bagaimana mungkin STT Baptis harus memenuhi syarat tersebut dan memasukkan lulusan Reformed untuk mengajar padahal alur theologinya berbeda? Bagaimana mungkin STT Reformed memasukkan dosen tamatan dari STT Pentakosta? Mengharuskan STT Baptis memiliki staf pengajar dari lulusan STT yang diakui Depag padahal belum ada lulusan yang doktrinnya sama adalah tindakan seolah-olah memerintahkan agar gereja tersebut menerima doktrin denominasi lain.

Bagaimana mungkin Depag menstandardisasi gelar di kalangan tamatan theologi? Gelar Doktor dari STT Saksi Jehovah bagi gereja Baptis itu tidak ada arti apapun demikian juga sebaliknya. Sekolah Theologi itu bukan seperti kedokteran, ekonomi atau teknik yang memiliki standardisasi umum. STT itu tidak mungkin diakreditasi oleh negara, dia hanya patut diakreditasi oleh organisasi kelompoknya. Misalnya, STT Baptis mendapat akreditasi dari Asosiasi Sekolah Theologi Baptis, demikian juga dengan STT Reformed yang bagus akan mendapat akreditasi dari Asosiasi Sekolah Theologi dari kalangan gereja-gereja Reformed.

Kalau Negara terlibat memberi akreditasi itu namanya negara intervensi pengajaran theologi. Kelompok theologi denominasi manakah yang akan negara jadikan patokan penilaian? Sekolah theologi yang berbondong-bondong mendapatkan akreditasi Depag (negara) membuktikan bahwa pemimpin mereka tidak mengerti kebenaran kekristenan yang hakiki. Atau banyak di antara mereka memanfaatkan Akreditasi Depag sebagai pedagang Ijazah. Sudah menjadi rahasia umum adanya sekolah theologi yang menjual ijazah akreditasi Depag dengan alasan, biaya wisuda, uang ini dan itu. Seharusnya ketika muncul ide akreditasi sekolah-sekolah theologi, Bimas Kristen Depag harus memberitahu pemerintah yang Muslim bahwa di dalam kekristenan tidak demikian. Di dalam kekristenan terdapat banyak denominasi, kami tidak mungkin menerapkan doktrin satu denominasi kepada yang lain. Mudah-mudahan bukan karena orang Bimas Kristen juga sangat ingin karena ada peluang rezeki di dalamnya. Ketahuilah, kata rasul Paulus, kita semuanya harus menghadap Takhta Pengadilan Kristus (2 Kor.5:10).

GITS sebagai bagian dari Jemaat Graphe, tubuh Yesus Kristus yang kudus, tidak mau ada bagian di situ. GITS akan mengajarkan theologi yang para pengajarnya yakini benar. Dunia boleh saja tidak mengakui ijazah yang diterbitkan oleh GITS, dan memang GITS tidak meminta pengakuan dunia. Orang-orang Kristen akan melihat dan akan mengetahui mutu tamatan GITS.

Mengapa sekolah-sekolah theologi mengejar akreditasi negara, mengapa theolog Kristen yang katanya membahas Alkitab dan sangat mengerti Alkitab tidak berkata kepada pemerintah (non-Kristen) bahwa kami beda, sekolah theologi tidak mungkin diakreditasi karena tiap-tiap denominasi berbeda pengajarannya. Tidak boleh ada denominasi yang memaksakan untuk memakai doktrinnya sebagai patokan pengajaran. Oleh sebab itu tidak ada ukuran untuk urusan theologi. Sebuah sekolah theologi diakui, terkenal, dan disegani adalah dari orang-orang yang ditamatkannya. Mutu pengajaran mereka, kredibilitas mereka di masyarakat dan keberhasilan mereka di pelayanan itulah yang akan menjadi ukuran. Masyarakat Kristen, bahkan lebih sempit lagi, gereja-gereja dalam denominasi yang bersangkutan, yang akan memberi akreditasi secara faktual.

Mengenai pelajaran agama Kristen di sekolah negeri yang makin ditekankan. Dulu pada waktu saya masih duduk di bangku SMP saya sekolah di SMP Katolik. Kami beberapa orang Kristen Protestan diijinkan keluar ketika pelajaran agama Katolik diajarkan, dan nilai rapor agama kami diberikan oleh Gembala, atau Guru Sekolah Minggu dari gereja kami.

Tetapi sesudah Soeharto tumbang, dari pihak Islam terjadi “kebangunan rohani” dan guru-guru agama di sekolah negeri ditambahkan serta menjadi pengawai negeri. Melihat itu mungkin pihak Kristen tergiur dan juga bersemangat menempat kan guru-guru agama Kristen karena memang ada budget anggaran gaji guru agama. Seperti melihat kelompok Islam ada acara MTQ yang menyedot anggaran negara, yang Kristen juga memikirkan cara untuk mendapatkan hal serupa dengan munculkan acara Pesparani.

Namun jika acaranya sekedar bernyanyi masih bisa diterima. Tetapi jika bicara guru dan pelajaran, maka kita mulai bertanya, siapakah yang menjadi guru, lulusan sekolah theologi mana mereka, doktrin denominasi manakah yang diajarkan mereka kepada anak-anak didik mereka? Apakah ini bukan sebuah bentuk campur-tangan negara terhadap iman rakyatnya? Sekali lagi, jika umat agama lain tidak mengerti tentang makna Civil-Society yang sesungguhnya, mestinya orang Kristen mengerti. Mengapa tidak seperti dulu, biarkanlah gerejanya yang memberikan nilai pelajaran agama kalau memang di buku Rapor harus ada nilai agama. Lagi-lagi negara ikut campur tangan urusan iman (vertikal).

Bagaimana tidak terjadi kekacauan doktrin dalam pikiran anak seorang anggota gereja Baptis yang diajar oleh guru agama Kristen dari gereja Pentakosta? Gereja-gereja Baptis percaya tidak ada nubuatan lagi sesudah Wahyu 22:21, sedangkan guru agamanya sangat percaya dan mengajarkan kepada muridnya bahwa Benny Hinn bernubuat di PRJ. Ini hanya sekedar contoh, dan tentu masih ada banyak perbedaan doktrinal antar denominasi. Kalau saya tidak senang anak saya diajar oleh guru agama yang berbeda doktrin dengan pengajaran gereja saya, bolehkah dia tidak masuk? Apakah anak saya harus dipaksakan untuk mengikuti pelajaran agama yang berbeda dari yang diyakininya? Apakah dalam hal ini bukan berarti negara telah ikut campur tangan dalam urusan iman rakyatnya yang sesungguhnya tidak perlu bahkan tidak boleh?

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memojokkan siapapun. Jika ada pihak yang merasa dipojokkan, penulis meminta maaf sebesar-besarnya. Tulisan ini diterbitkan adalah agar pemimpin-pemimpin Kristen mengerti tentang makna Civil-Society yang sesungguhnya, dan bisa menjadi faktor pendorong yang besar bagi terciptanya Civil-Society yang murni, bukan yang belang-belang di Republik Indonesia yang kita cintai.

Civil-Society (Masyarakat Madani), yaitu masyarakat yang memisahkan urusan agama dan negara, adalah konsep yang berasal dari kekristenan bukan dari Hinduisme, Budhisme atau Islam. Orang Kristen bertanggung jawab untuk berdiri di barisan terdepan dalam memperjuangkan Civil-Society yang sesungguh-sungguhnya. Franz Magnis Suseno, tokoh Gereja Katolik yang zaman dulu memonopoli penafsiran, pun telah insaf dan berkata, “pasal yang harus diubah dalam undang-undang itu (UU No.1/1965) adalah pasal 1, karena menggunakan istilah ajaran yang menyimpang. Padahal negara tidak akan mampu, tidak berhak, dan tidak berkompetensi untuk menentukan ajaran mana yang menyimpang.” (Suara Pembaruan, 21 April 2010). Apakah theolog dari Kelompok Kristen Protestan kalah pemahamannya? ***

Sumber: Pedang Roh Edisi LXIV Tahun XVI Juli-Agustus-September 2010

Kategori: Alkitab